| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
bussiness
Tampilkan postingan dengan label bussiness. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bussiness. Tampilkan semua postingan
Minggu, 26 Agustus 2012
Developer Tools
Kamis, 02 Agustus 2012
Membangun Tatakelola Perusahaan Menurut Prinsip-Prinsip GCG
Setiap perusahaan
memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut
merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha
yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini
dapat tercapai dengan keberadaan sistem tatakelola perusahaan yang
baik. Disamping itu perlu terbentuk kerjasama tim yang baik dengan
berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan dan top manajemen.
Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.
A. Apakah Itu Prinsip-Prinsip GCG
Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip corporate governance berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini antara lain :
(a). Akuntabilitas (accountability)
Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.
(b) Pertanggungan-jawab ( responsibility)
Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.
(c) Keterbukaan (transparancy)
Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.
(c) Kewajaran (fairness)
Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
(d) Kemandirian (independency)
Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.
B. Bagaimana Melaksanakan Tatakelola Perusahaan Sesuai GCG
Dalam prakteknya prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan.
Untuk memudahkan memberikan gambaran bagaimana prinsip-prinsip GCG tersebut akan dibangun, dipahami dan dilaksanakan, berikut ini diberikan beberapa acuan praktis yang perlu dikembangkan lebih lanjut di masing-masing perusahaan. Acuan ini diuraikan mengikuti urutan butir-butir prinsip GCG yang telah dibahas di atas.
Accountability:
1. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui visi, misi, tujuan dan target-target operasional di perusahaan
2. Pimpinan. Manajer, karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
3. Uraian tugas di setiap unit usaha atau unit organisasi telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan
4. Proses dalam pengambilan keputusaan telah mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
5. Proses cek dan balance telah dilakukan secara menyeluruh di setiap unit organisasi.
6. Sistem penilaian kinerja operasional, organisasi dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik
7. Pertanggungan jawab kinerja pimpinan (BOC, BOD) perusahaan secara rutin seyogyanya dapat dibangun dan dilaporkan.
8. Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik
Responsibility:
1. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Pimpinan. Manajer dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan.
3. Proses dalam pengambilan keputusan di perusahaan senantiasa mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
4. Manajer dan karyawan perusahaan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan.
5. Unit kerja organisasi perusahaan telah berupaya menghindari pengelolaan perusahaan yang berpotensi merugikan perusahaan dan stakeholder.
6. Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan.
7. Manajer dan unit organisasi telah melakukan pertanggungan jawab hasil kerja secara teratur.
Transparancy dan Disclosure:
1. Bahwa berbagai pemegang kepentingan (manajemen, karyawan, pelanggan) dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan.
2. Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur.
3. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan obyektif, dengan tetapa menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan
4. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standardisasi yang dilakukan.
5. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar perusahaan.
6. Eksternal auditor, komite audit, internal auditor memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga.
7. Menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha ke publik secara rutin, maupun laporan corporate governance pada instansi yang berwenang.
Fairness:
1. Pengelola dan karyawan perusahaan akan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum.
2. Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (nasabah, pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi.
3. Manajer, pimpinan unit organisasi dan karyawan dapat membedakan kepentingan perusahaan dengan kepentingan organisasi.
4. Perlakuan, pengembangan timwork, hubungan kerja dan pembinaan pada para karyawan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.
Independency:
1. Keputusan pimpinan perusahaan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan perusahaan.
2. Proses pengambilan keputusan di perusahaan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan perusahaan
Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.
A. Apakah Itu Prinsip-Prinsip GCG
Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip corporate governance berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini antara lain :
(a). Akuntabilitas (accountability)
Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.
(b) Pertanggungan-jawab ( responsibility)
Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.
(c) Keterbukaan (transparancy)
Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.
(c) Kewajaran (fairness)
Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
(d) Kemandirian (independency)
Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.
B. Bagaimana Melaksanakan Tatakelola Perusahaan Sesuai GCG
Dalam prakteknya prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan.
Untuk memudahkan memberikan gambaran bagaimana prinsip-prinsip GCG tersebut akan dibangun, dipahami dan dilaksanakan, berikut ini diberikan beberapa acuan praktis yang perlu dikembangkan lebih lanjut di masing-masing perusahaan. Acuan ini diuraikan mengikuti urutan butir-butir prinsip GCG yang telah dibahas di atas.
Accountability:
1. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui visi, misi, tujuan dan target-target operasional di perusahaan
2. Pimpinan. Manajer, karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
3. Uraian tugas di setiap unit usaha atau unit organisasi telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan
4. Proses dalam pengambilan keputusaan telah mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
5. Proses cek dan balance telah dilakukan secara menyeluruh di setiap unit organisasi.
6. Sistem penilaian kinerja operasional, organisasi dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik
7. Pertanggungan jawab kinerja pimpinan (BOC, BOD) perusahaan secara rutin seyogyanya dapat dibangun dan dilaporkan.
8. Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik
Responsibility:
1. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Pimpinan. Manajer dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan.
3. Proses dalam pengambilan keputusan di perusahaan senantiasa mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
4. Manajer dan karyawan perusahaan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan.
5. Unit kerja organisasi perusahaan telah berupaya menghindari pengelolaan perusahaan yang berpotensi merugikan perusahaan dan stakeholder.
6. Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan.
7. Manajer dan unit organisasi telah melakukan pertanggungan jawab hasil kerja secara teratur.
Transparancy dan Disclosure:
1. Bahwa berbagai pemegang kepentingan (manajemen, karyawan, pelanggan) dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan.
2. Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur.
3. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan obyektif, dengan tetapa menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan
4. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standardisasi yang dilakukan.
5. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar perusahaan.
6. Eksternal auditor, komite audit, internal auditor memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga.
7. Menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha ke publik secara rutin, maupun laporan corporate governance pada instansi yang berwenang.
Fairness:
1. Pengelola dan karyawan perusahaan akan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum.
2. Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (nasabah, pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi.
3. Manajer, pimpinan unit organisasi dan karyawan dapat membedakan kepentingan perusahaan dengan kepentingan organisasi.
4. Perlakuan, pengembangan timwork, hubungan kerja dan pembinaan pada para karyawan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.
Independency:
1. Keputusan pimpinan perusahaan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan perusahaan.
2. Proses pengambilan keputusan di perusahaan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan perusahaan
bussiness
Keamanan Digital Signature
Salah
satu keunggulan berbisnis di dunia maya adalah dapat dilakukannya
transaksi perdagangan di mana dan kapan saja, tanpa harus
adanya tatap muka secara fisik antara penjual dan pembeli.
Namun, hal ini kerap menjadi permasalahan tersendiri, terutama
yang berhubungan dengan masalah autentifikasi. Bagaimana
si penjual dapat yakin bahwa yang membeli produknya adalah
orang yang sesungguhnya (seperti pengakuannya)? Bagaimana
si penjual dapat merasa yakin, misalnya:
Dalam dunia nyata, biasanya untuk memecahkan permasalahan
ini dipergunakan “tanda tangan” sebagai bukti
autentifikasi (keaslian) identifikasi seseorang. Di dunia
maya, ditawarkan suatu konsep yang diberi nama sebagai “Digital
Signature” atau tanda tangan digital. Prinsip dari
implementasi sebuah sistem digital signature adalah seperti
yang dijelaskan berikut ini.
2. Digital Signature yang dikirimkan telah mengalami modifikasi; atau
3. Kedua-duanya telah mengalami perubahan sehingga tidak sama dengan aslinya.
Tentu saja perubahan tersebut dapat terjadi karena disengaja maupun tidak. Disengaja dalam arti kata bahwa ada seseorang atau pihak lain yang mencoba mengganti dokumen atau memalsukan digital signature; tidak sengaja dalam arti kata mungkin saja terjadi “kerusakan” teknis, baik secara hardware maupun software, sepanjang media transmisi, sehingga terjadi perubahan data yang dikirim.
Perlu diperhatikan bahwa konsep digital signature ini digunakan untuk menjamin keamanan proses “autentifikasi” dari sebuah pesan atau teks atau dokumen yang tidak dienkripsi. Jika pesan yang hendak dikirim ingin dijaga sifat kerahasiannya, maka harus pula digunakan metode lain untuk mengkodekan isi dari pesan tersebut, agar tidak dapat diketahui orang yang tidak berhak, sebelum teks yang bersangkutan ditandatangani secara digital.
- Bahwa kartu kredit yang digunakan benar-benar milik dari si pembeli? atau,
- Bahwa informasi yang dikirimkan oleh si penjual tidak jatuh ke tangan mereka yang tidak berhak, kecuali pembeli yang bersangkutan? atau,
- Bahwa dokumen yang dikirimkan tidak diubah-ubah oleh mereka yang tidak berhak di tengah-tengah jalur transmisi? atau,
- Bahwa transaksi perdagangan dapat sah secara hukum karena tidak adanya pihak penipuan dari si pembeli? Dan lain sebagainya.
Dalam dunia nyata, biasanya untuk memecahkan permasalahan
ini dipergunakan “tanda tangan” sebagai bukti
autentifikasi (keaslian) identifikasi seseorang. Di dunia
maya, ditawarkan suatu konsep yang diberi nama sebagai “Digital
Signature” atau tanda tangan digital. Prinsip dari
implementasi sebuah sistem digital signature adalah seperti
yang dijelaskan berikut ini.- Setiap orang di dunia maya memiliki dua buah password, yaitu “private key” (sebuah password yang hanya diketahui oleh dirinya seorang) dan “public key” (sebuah password yang sengaja dipublikasikan agar semua orang tahu)
- Ketika yang bersangkutan hendak mengirimkan pesan atau dokumen tertentu, isi dari dokumen tersebut dikodekan dengan menggunakan sebuah fungsi matematika yang dinamakan “Hash Function”. Dengan menggunakan tipe Hash Function 16 bytes, maka teks yang panjang akan dapat dinyatakan dalam 16 buah karakter, misalnya menjadi: CBBV235ndsAG3D67 yang dinamakan sebagai “message digest”. Proses hashing ini dilakukan oleh sebuah software yang diinstalasi pada komputer milik si pengirim dokumen.
- Si pengirim kemudian dengan menggunakan kode pribadinya (atau private key) melakukan enkripsi (pengkodean untuk mengacak pesan) terhadap message digest ini, dan hasilnya adalah tanda tangan digital (digital signature) dari si pengirim. Digital signature inilah yang kemudian digabungkan dengan teks yang ada (dokumen asli) untuk kemudian dikirimkan melalui internet.
- Di pihak penerima akan diadakan serangkaian proses autentifikasi, sebagai berikut:
- Proses pertama adalah memisahkan antara dokumen asli dengan digital signature yang menyertainya.
- Proses kedua adalah memberlakukan kembali Hash Function terhadap dokumen asli, sehingga didapatkan 16 karakter message digest.
- Proses ketiga adalah melakukan proses dekripsi terhadap digital signature dengan menggunakan kunci publik (public key) dari si pengirim.
- Proses selanjutnya adalah membandingkan atau mengkomparasikan 16 karakter message digest hasil Hash Function dan aktivitas dekripsi. Jika kedua message digest tersebut identik, maka dokumen dan digital signature yang diterima adalah otentik, berasal dari orang yang dimaksud dan tidak diintervensi oleh yang tidak berhak dalam perjalanan transmisinya. Sebaliknya jika ternyata kedua message digest tersebut tidak sama, berarti ada tiga kemungkinan yang terjadi:
2. Digital Signature yang dikirimkan telah mengalami modifikasi; atau
3. Kedua-duanya telah mengalami perubahan sehingga tidak sama dengan aslinya.
Tentu saja perubahan tersebut dapat terjadi karena disengaja maupun tidak. Disengaja dalam arti kata bahwa ada seseorang atau pihak lain yang mencoba mengganti dokumen atau memalsukan digital signature; tidak sengaja dalam arti kata mungkin saja terjadi “kerusakan” teknis, baik secara hardware maupun software, sepanjang media transmisi, sehingga terjadi perubahan data yang dikirim.
Perlu diperhatikan bahwa konsep digital signature ini digunakan untuk menjamin keamanan proses “autentifikasi” dari sebuah pesan atau teks atau dokumen yang tidak dienkripsi. Jika pesan yang hendak dikirim ingin dijaga sifat kerahasiannya, maka harus pula digunakan metode lain untuk mengkodekan isi dari pesan tersebut, agar tidak dapat diketahui orang yang tidak berhak, sebelum teks yang bersangkutan ditandatangani secara digital.
bussiness
Rabu, 01 Agustus 2012
COBIT dan Pedoman Audit
Pedoman audit menyediakan alat yang saling melengkapi untuk
memungkinkan aplikasi yang mudah dari kerangka kerja COBIT dan
tujuan-tujuan pengendalian dalam audit dan kegiatan penilaian.
Maksud pedoman audit adalah untuk menyediakan struktur yang sederhana untuk mengaudit dan menilai pengendalian berdasarkan pada praktek audit yang diterima secara umum yang sesuai dengan skema COBIT keseluruhan. Pedoman audit ini menyediakan petunjuk untuk mempersiapkan perencanaan audit yang diintegrasikan dengan kerangka kerja COBIT dan tujuan pengendalian rinci, yang dapat dikembangkan kedalam program audit khusus.
Pedoman audit COBIT memungkinkan auditor mereview proses khusus TI terhadap tujuan pengendalian yang direkomendasikan, untuk membantu menjamin menajemen terhadap pengendalian yang memadai, atau memberi saran kepada manajemen apakah proses perlu ditingkatkan.
Struktur Umum Pedoman Audit
Model yang paling umum dalam menilai pengendalian adalah model audit, pendekatan lain yang diambil adalah model analisis risiko.
Tujuan audit adalah untuk :
a) menyediakan jaminan yang layak bagi manajemen dimana tujuan pengendalian diintegrasikan.
b) adanya kelemahan pengendalian yang penting untuk mengurangi risiko hasil atau akibatnya.
c) memberi saran manajemen pada tindakan korektif.
Struktur proses audit yang diterima secara umum adalah : identifikasi dan dokumentasi, evaluasi, pengujian pemenuhan, pengujian substantive
Oleh karena itu proses TI diaudit oleh :
a) kerangka kerja COBIT, khususnya ringkasan dengan klasifikasi proses TI kriteria informasi yang dapat diterapkan dan sumberdaya TI
b) kebutuhan proses audit itu sendiri
c) kebutuhan umum pengauditan proses TI
d) prinsip pengendalian umum
Tingkat ke dua terdiri dari pedoman audit rinci bagi setiap proses TI. Pada tingkat ke tiga dan terendah, auditor dapat melengkapi pedoman audit dengan menggabungkan kondisi lokal, menjalankan fase perencanaan audit dengan poin perhatian audit yang mempengaruhi tujuan pengendalian rinci melalui : kriteria sektor khusus, standar industri, elemen khusus platform, teknik pengendalian rinci yang digunakan.
Yang terpenting dari tingkat ini adalah fakta bahwa tujuan pengendalian tidak selalu perlu diterapkan dimana saja. Informasi tingkat tinggi yang mendukung (pedoman umum, kebutuhan proses audit dan observasi pengendalian) akan membantu auditor mengembangkan program audit yang diperlukan.
Maksud pedoman audit adalah untuk menyediakan struktur yang sederhana untuk mengaudit dan menilai pengendalian berdasarkan pada praktek audit yang diterima secara umum yang sesuai dengan skema COBIT keseluruhan. Pedoman audit ini menyediakan petunjuk untuk mempersiapkan perencanaan audit yang diintegrasikan dengan kerangka kerja COBIT dan tujuan pengendalian rinci, yang dapat dikembangkan kedalam program audit khusus.
Pedoman audit COBIT memungkinkan auditor mereview proses khusus TI terhadap tujuan pengendalian yang direkomendasikan, untuk membantu menjamin menajemen terhadap pengendalian yang memadai, atau memberi saran kepada manajemen apakah proses perlu ditingkatkan.
Struktur Umum Pedoman Audit
Model yang paling umum dalam menilai pengendalian adalah model audit, pendekatan lain yang diambil adalah model analisis risiko.
Tujuan audit adalah untuk :
a) menyediakan jaminan yang layak bagi manajemen dimana tujuan pengendalian diintegrasikan.
b) adanya kelemahan pengendalian yang penting untuk mengurangi risiko hasil atau akibatnya.
c) memberi saran manajemen pada tindakan korektif.
Struktur proses audit yang diterima secara umum adalah : identifikasi dan dokumentasi, evaluasi, pengujian pemenuhan, pengujian substantive
Oleh karena itu proses TI diaudit oleh :
- perolehan suatu pemahaman kebutuhan bisnis terkait risiko, ukuran pengendalian yang relevan.
- evaluasi kelayakan pengendalain yang ditetapkan.
- penilaian pemenuhan melalui pengujian apakah pengendalian yang ditetapkan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan secara konsisten dan terus menerus.
- menghindari risiko tujuan pengendalian yang tidak diintegrasikan oleh penggunaan teknik analisis dan atau konsultasi atau pemeriksaan sumber alternatif.
- evaluasi kelayakan pengendalain yang ditetapkan.
a) kerangka kerja COBIT, khususnya ringkasan dengan klasifikasi proses TI kriteria informasi yang dapat diterapkan dan sumberdaya TI
b) kebutuhan proses audit itu sendiri
c) kebutuhan umum pengauditan proses TI
d) prinsip pengendalian umum
Tingkat ke dua terdiri dari pedoman audit rinci bagi setiap proses TI. Pada tingkat ke tiga dan terendah, auditor dapat melengkapi pedoman audit dengan menggabungkan kondisi lokal, menjalankan fase perencanaan audit dengan poin perhatian audit yang mempengaruhi tujuan pengendalian rinci melalui : kriteria sektor khusus, standar industri, elemen khusus platform, teknik pengendalian rinci yang digunakan.
Yang terpenting dari tingkat ini adalah fakta bahwa tujuan pengendalian tidak selalu perlu diterapkan dimana saja. Informasi tingkat tinggi yang mendukung (pedoman umum, kebutuhan proses audit dan observasi pengendalian) akan membantu auditor mengembangkan program audit yang diperlukan.
bussiness
Langganan:
Postingan (Atom)
